PORTALISLAM.CO.ID – Puluhan anggota Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), aliansi buruh dan petani, menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Selasa (14/3). Mereka menuntut pemerintah dan DPR RI membatalkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap merugikan kepentingan pekerja.
Dalam aksinya, para demonstran mengibarkan bendera aliansi masing-masing dan membawa spanduk dan poster yang menyuarakan penolakan terhadap Perppu Cipta Kerja. Salah satu koordinator aksi menyatakan tegas, “Tolak Perppu Cipta Kerja, sekarang juga!”.
Para demonstran juga menampilkan poster yang berisi kritik terhadap pemerintah dan DPR RI. Poster tersebut antara lain bertuliskan “Katanya Perppu Cipta Kerja, Nyatanya Perppu Cipta PHK” dan “Cabut Perppu Tipu-tipu!”.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di lokasi aksi masih berlangsung dan belum ada laporan mengenai terjadinya bentrokan antara aparat keamanan dan demonstran.
Pihak keamanan yang terdiri dari TNI-Polri turut berjaga di sekitar lokasi aksi, mengamankan situasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terlihat beberapa kendaraan water cannon turut disiagakan di lokasi aksi, sebagai antisipasi apabila situasi memburuk.
Gebrak menilai Perppu Omnibus Law Cipta Kerja tidak memperhatikan kepentingan pekerja dan petani. Sebaliknya, menurut mereka, Perppu tersebut justru memperkuat posisi pengusaha dan korporasi besar. Gebrak juga mempermasalahkan proses pembentukan Perppu tersebut yang dianggap terlalu cepat dan tidak melibatkan berbagai pihak yang terkait.
Sementara itu, pemerintah dan DPR RI telah menyatakan bahwa Perppu Omnibus Law Cipta Kerja dibuat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, sejumlah pihak kritik mengatakan bahwa Perppu tersebut justru melemahkan hak-hak pekerja dan berpotensi mengancam lingkungan hidup.
Aksi demonstrasi Gebrak di depan Gedung DPR RI ini merupakan salah satu dari sejumlah aksi yang telah dilakukan oleh berbagai kelompok yang menolak Perppu Omnibus Law Cipta Kerja. Pihak keamanan dan DPR RI diharapkan dapat menangani aksi tersebut dengan bijak dan proporsional, tanpa mengorbankan hak dan kepentingan warga negara.
Berita dan Artikel yang lain di Google News
